Kepada Menteri Keuangan RI

Semarang,  05  Januari  2016     

Kepada

Yth. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG JUANDA I Jl. Dr. Wahidin Raya No.1

Di

            J A K A R T A

Perihal           : Permohonan Penegasan Ada Tidaknya Keuangan Negara  

                          Yang Digunakan untuk Pembelian Tanah Persil 928 di                           

  Karangklesem; Purwokerto Selatan; Kab. Banyumas – Jawa Tengah 

Dengan hormat,

Saya,  

N a m a                   : Ir. Eko Tjiptartono

N I K                         : 3374020512560006

P e k e r j a a n       : Wiraswasta

A g a m a                 : Islam

A l a m a t                : Jl. Delta Mas III/ 118 Semarang

            Mengadukan Atas Perbuatan Semena-mena atau sewenang-wenangnya Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Purwokerto kepada Saya dan beberapa Warga.

Tentang Status Tanah yang Menjadi Polemik Berkepanjangan antara Saya bersama beberapa Warga dengan Pihak Kejaksaan Negeri Purwokerto Kabupaten Banyumas. [Sekarang: Saya bersama beberapa Warga dijebloskan ke Penjara oleh Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Purwokerto].

         

Bersama ini, saya sampaikan bahwa pada tahun 1995 saya telah Membeli Tanah C 928 Persil 98, 99 dan 102 yang dimiliki oleh Warga Karangklesem – Purwokerto Selatan, terdiri dari 39 (Tiga puluh sembilan) Orang (Pemilik Lahan), di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dengan luas sekitar 10 ha (100.000 m2), yang Lokasi persisnya berada disebelah Utara Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Purwokerto, dan tanah tersebut sudah Bersertifikat Hak Milik a/n saya, Nomor : 03435 dan 03436, terbit tahun 2006, dan SHM Nomor : 03444 dan 03445, terbit tahun 2009. Tetapi tanah tersebut sekarang (tahun 2015) dipermasalahkan oleh  Kejaksaan Negeri Purwokerto, karena “Menurut Jaksa”  Tanah tersebut dahulunya adalah Tanah Milik Pemda Kabupaten Banyumas, dengan dasar/asumsi di kelurahan setempat dalam buku Rapat Minggon (Rapat Mingguan) & Buku Ipeda ada tulisan T.n Proyek a/n Bupati.

Namun Demikian Kami Minta Konfirmasi & Klarifikasi ke Kantor Kelurahan Setempat (Kelurahan Karangklesem); Ke kantor Kecamatan Setempat (Kecamatan Purwokerto Selatan) dan Pemkab (Kabupaten Banyumas) semua menyampaikan bahwa Tanah tsb. Bukan Tanah Milik Pemda Kabupaten Banyumas.Serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyatakan dengan Tegas, Bahwa Tanah tsb. Bukan Milik Pemda Provinsi Jawa Tengah.

          Setelah Saya bersama beberapa warga lainnya dijebloskan ke Sel Penjara, dan Karena kami merasa tidak mendapat Keadilan yang semestinya dari Pengadilan Negeri Semarang, sehingga seluruh berkas Perkara yang ada dan tersaji selama Persidangan telah diunggah oleh Anak saya melalui website : radjahukumindonesia.com agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menilai ada unsur Kesewenang-wenangan Jaksa (A Buse of Power) atau semena-mena.

Bahkan sepertinya akan ada warga lain juga yang akan di Jadikan Korban Kesewenang-wenangan Oknum Jaksa tersebut.  

          Untuk itu melalui Surat ini kami Mohon adanya Perlindungan bagi kami dari Bapak Menteri  sebagai Warga Negara Republik Indonesia atas Perbuatan Oknum Jaksa tersebut, agar tidak lagi ada korban-korban dari warga atas semena-menanya Jaksa.

Dan Kami Juga Mohon adanya Jawaban surat kami, Ada atau tidak ada Uang Negara yang dibelanjakan untuk Pembelian Tanah Persil 928 yang terletak di karang klesem; Purwokerto Selatan; Kabupaten Banyumas; Provinsi Jawa Tengah.

Sekarang ini sudah ada beberapa warga dari sipil masyarakat biasa & Pegawai (PNS) yang jadi korban Keganasan dan kesewenang-wenangan Jaksa, bahkan masuk dijebloskan ke Sel Penjara. 

          Atas Perhatian   terhadap permasalahan ini saya ucapkan terima kasih.

Karena Saya ada di dalam Sel Penjara, kalau ada hal surat-menyurat, mohon dialamatkan ke  Alamat Anak saya yang tinggal di Jakarta.

DIPTYA YOGISWARA PAMARTA,STi

Jl. Pinang Ranti RT 11/RW 02 No. 46, Kelurahan Makasar, Kecamatan Jakarta Timur, HP.085640840004

Kontak Person – RADJA SUPI

·       081 229 80 1111

·       081 805 80 1111

website :  radjahukumindonesia.com

          

 Hormat Saya,

Ir. Eko Tjiptartono

                                                                                                            

                                                                                                                        

Tembusan disampaikan ke :

1.     Presiden Republik Indonesia di Jakarta,

2.     Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta,

3.     Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,

4.     Menteri Keuangan RI di Jakarta,

5.     Komisi III DPR-RI di Jakarta,

6.     Bupati Kabupaten Banyumas di Purwokerto,

7.     Ketua DPRD Kab. Banyumas di Purwokerto,

8.     Pertinggal.